Oleh: islam feminis | April 19, 2007

Menjawab Mis-Undertanding antara Anjuran dan Kewajiban versi Imam Khumaini ra (1); Relasi Hak dan Kewajiban

Setelah mereka menjadi pasangan suami-istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun istri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan al-Quran dianggap istri atau suami nusyuzd.[3] Walaupun penerapan kata ini sering digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Dalam al-Qur’an dengan jelas menyebutkan bahwa istilah ini juga digunakan untuk kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

——————————————————–

Menjawab Mis-Understanding antara Anjuran dan Kewajiban; Pandangan Imam Khameini ra (1)

Oleh: Euis Daryati

“Barang siapa yang telah menyia-nyiakan hak-hak keluargany , maka ia telah terlaknat dan terlaknat”[1] (Muhammad Rasulullah saww)

Salah satu faktor penyebab terjadinya kezaliman adalah ketidaktahuan pelaku atas perbuatan tersebut. Dan ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama. Kesalahan pemahaman dalam hukum akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan mungkin akan menyebabkan terjadinya sebuah kezaliman, meskipun hal itu mungkin tidak disengaja. Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara perkara yang merupakan sebuah “kewajiban” atau “anjuran”. Akan terjadi percampuradukan antara kewajiban dan anjuran, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai di situ, bahkan hukum mungkin saja terputar balik dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya. Contoh konkrit yang akan dibahas dalam makalah ini adalah kesalahan dalam memahami antara kewajiban dan anjuran hidup berkeluarga antara suami-istri.

Hal ini penting untuk ditelaah kembali agar kesalahan di masa lalu tidak terulang lagi sekaligus menjawab berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok orang yang menamakan dirinya pembela hak-hak kaum perempuan. Karena memang obyek yang sering dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan.

Ketika kita membaca beberapa buku yang membahas tentang tata cara berkeluarga atau ketika masalah keluarga diajarkan di pesantren-pesantren atau di pusat-pusat pengkajian, maka yang banyak menjadi sorotan adalah perempuan atau calon istri saja. Jarang sekali yang membahas kedua belah pihak sekaligus, yaitu calon suami dan istri. Dalam banyak ceramah dan pengajian yang telah kita dengar, para
nara sumber lebih banyak membahas penekanan pada perempuan saja, seperti bagaimana menjadi istri yang baik, istri harus begini dan begitu, kalau tidak nanti akan menjadi “istri nusyuz”. Seolah-olah menjadi istri malah akan menjadi momok. Nusyuz adalah istilah fikih (hukum Islam) yang diambil dari bahasa Arab untuk seseorang yang tidak lagi mengindahkan kewajiban pada pasangannya.

Di sisi lain, dalam banyak kesempatan, jarang sekali disinggung atau dibawakan hadis-hadis yang membahas bagaimana semestinya perlakuan suami terhadap istri, atau perlakuan Nabi, para Imam dan orang besar terhadap istrinya. Alhamdulillah, sekarang ini telah muncul banyak buku tentang keluarga yang membahas kedua belah pihak, suami istri, dalam upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Semoga keberadaan buku-buku seperti ini mampu merubah secara bertahap cara berpikir kaum muslim terhadap tata cara menegakkan keluarga secara Islami yang shahih. Di antara para ulama kontemporer yang membahas masalah tersebut adalah Ayatullah Ibrahim Amini, Ayatullah Madzahiri dan lain-lain.

Urgensi Pengenalan Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri 

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekwensi logis dan realistis, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Ha ini disebabkan kekuasaan-Nya dan keadilan-Nya yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ali as dalam khutbah ke-216-nya.[2] Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-istri.

Setelah mereka menjadi pasangan suami-istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun istri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan al-Quran dianggap istri atau suami nusyuzd.[3] Walaupun penerapan kata ini sering digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Dalam al-Qur’an dengan jelas menyebutkan bahwa istilah ini juga digunakan untuk kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hanya perbedaan terdapat dalam menangani pihak yang berbuat nusyuzd, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan, sebagaimana yang akan kita ulas dalam pembahasan berikutnya.

Dampak atas Pembahasan “Hak dan Kewajiban”Suami Istri 

Sebagian orang mungkin tidak memberikan respon positif ketika kepadanya dilontarkan pembahasan “hak dan kewajiban” suami istri, karena mereka menganggap hal tersebut akan merusak tatanan sebuah keluarga. Mereka menganggap bahwa dengan mengetahui hak dan kewajibannya, akhirnya istri akan banyak menuntut dan bermalasan-malasan dengan alasan bukan kewajibannya, akan muncul para istri yang egois dan sok pintar, para istri yang tidak mematuhi suami dan lain sebagainya. Tapi, di sisi lain jika tidak dijelaskan, maka yang akan terjadi adalah percampuradukan antara anjuran dan kewajiban. Karena ketidaktahuan, kewajiban yang seharusnya dilaksanakan malah ditinggalkan. Padahal kewajiban harus lebih diutamakan di atas segalanya. Atau terjadi penyelewengan terhadap hukum Islam dengan melegimitasi perbuatannya dengan hukum Islam. Walau demikian, kita tidak mengatakan bahwa karena suatu hal bukanlah sebuah kewajiban, lantas kita tidak perlu melakukannya. Contoh kongkritnya, masalah izin suami.

Maksudnya, istri harus meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Walaupun dalam masalah izin suami, terdapat beberapa pengecualian. Yang perlu kita ketahui adalah, sampai di mana masalah izin dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita terutama para istrinya? Jadi, sebenarnya kita tidak perlu merasa resah atas dampak yang akan muncul dari pembahasan masalah ini. Karena kita dapat menjadikan pembahasan ini sebagai sebuah wacana yang akan menambah wawasan dan membuka cakrawala alam pemikiran kita.

Definisi Hak  

Dalam teks-teks ilmu ushul dan fikih, terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kata “hak”. Di antaranya, ada yang mengartikan hak sebagai sebuah kepemilikan (milkiyah), kepenguasaan (sulthaniyah), sesuatu yang bersifat abstrak, dan sebagian lainnya mengartikan sebagai kebebasan (ikhtiyar) dalam bertindak. Namun, dapat dikatakan definisi hak yang terbaik adalah bahwa hak merupakan sebuah penguasaan (sulthaniyah), bukan suatu kepemilikan (milkiyah). Kita dapat mencermati hal ini dari definisi hak yang terdapat dalam fikih yang memiliki makna kepenguasaan, “Alhaqqu sulthanatun fi’liyatun la yu’qal tharafaiha bi asy-syakhsyin wahidin , la yajra li ahadin illa jaraa alaihi wa la yajraa alaihi illa jaraa lahu” (Hak adalah penguasaan realistis yang kedua sisinya tidak dapat diterima jika terdapat dalam satu pribadi. Tidak akan terlaksana pada satu pribadi, kecuali telah dilaksanakan atasnya. Dan tidak akan dilaksanakan atasnya, kecuali telah terlaksana baginya).

Jadi jelas bahwa hak merupakan kekuasaan atas sesuatu yang tidak mungkin dapat diterapkan kedua sisinya pada satu orang. Akan tetapi, ia harus berdiri tegak pada dua orang: orang pertama sebagai pemilik hak yang dapat mengambil manfaat dan orang kedua sebagai pemenuh hak orang lain. Oleh karena itu, secara fikih, hak tidak bisa dimasukkan pada kategori kepemilikan. Karena ada tiga perbedaan mendasar antara hak dan kepemilikan. Pertama, selain pemilik hak dapat memakai dan meninggalkan haknya tersebut, iapun dapat pula menggugurkan haknya tersebut. Atas dasar tersebut, maka dikatakan; “li kulli dzi haqqin an yusqoth haqqahu” (setiap pemilik hak dapat menggugurkan haknya). Perbedaan kedua, obyek hak selalu berupa pekerjaan, sedang kepemilikan bisa juga berbentuk selain pekerjaan, termasuk kepemilikan atas benda. Perbedaan ketiga adalah, kepemilikan masuk dalam kategori kekuasaan secara penuh dan bersifat kuat, tidak seperti hak. Maksudnya, pemilik sesuatu dapat membelanjakan apapun yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan syariat, sedang hak hanya dapat dilaksanakan pada hal-hal tertentu yang berkaitan dengannya saja.[4]

Hak-hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Fikih 

Dalam pembahasan ini, penulis tidak berusaha untuk membahas beberapa kewajiban dan hak-hak suami istri berdasarkan fikih argumentatif, tetapi akan membawakan bahasan fikih praktis salah satu marja. Sebagaimana kita ketahui, dalam madzhab Syi’ah terdapat konsep taqlid dan berdasarkan konsep tersebut, orang-orang yang belum mencapai derajat ijtihad, harus merujuk kepada ijtihad salah satu marja yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam praktek dan pelaksanaan hukum kesehariannya (Jami’ li as-Syara’ith). Dengan berbagai argumen, penulis hanya akan membawakan pendapat imam Khameini tentang masalah ini, di antaranya: Pertama, karena beliau adalah pencetus revolusi Islam
Iran yang nota bene Syiah. Kedua, beliau merupakan sosok yang cukup dikenal di dunia.

Hak-hak Istri atas Suami: 

Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Di bawah ini adalah hak-hak istri yang menjadi kewajiban bagi suami.

1. Memberi nafkah, yang mencakup: 

a. Pangan (makan).

berkenaan dengan memberi makan kepada istri, Imam Khameini dalam kitabnya menjelaskan: “Ukuran makan, adalah dapat mengenyangkan. Adapun jenisnya adalah merujuk pada pandangan umum (urf) masyarakat untuk orang sepertinya”.[5] Masih berkenaan dengan hal ini Imam menjelaskan: “Jika seorang istri terbiasa memakan jenis makanan tertentu dan meninggalkan jenis makanan tersebut akan membahayakannya, maka wajib atas suami untuk menyediakan jenis makanan tersebut”. “Wajib atas suami untuk menyediakan sesuatu selain makanan yang sudah biasa dikonsumsi istri, seperti: teh, kopi,…di mana jika istri meninggalkan kebiasaan tersebut, akan membahayakannya”.[6] “Istri tidak berhak memaksa suami untuk memberi uang sebagai ganti makanan. Tapi, jika hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, maka istri dapat meminta uang kepada suami sebagai ganti makanan, dan uang tersebut pun menjadi miliknya, dan suami telah terlepas dari kewajibannya”.[7]

b. Sandang (pakaian). Berkaitan dengan hal ini Imam Khameini menjelaskan: “Wajib atas suami menyediakan pakaian untuk istrinya, sedang tolok ukur dan jenisnya harus sesuai dengan status sosialnya (Sya’niat). Begitu pula wajib atas suami, untuk menyediakan pakaian untuk berbagai musim. Bahkan jika istrinya merupakan orang yang suka berganti penampilan (tajammul), maka wajib atas suami untuk menyediakan pakaian yang sesuai dengan pandangan masyarakat (urf) untuk orang sepertinya”.[8] Keterangan: Suami harus menyediakan pakaian yang sesuai dengan status istrinya dalam pandangan (urf) masyarakat, jika perkara tersebut tidak menyebabkan perbuatan haram, misalnya pakaian untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Atau menyebabkan berlebih-lebihan (israf), seperti setiap ada undangan harus memakai baju baru, maka dalam ini suami tidak wajib untuk menyediakannya.[9]

c. Papan (tempat tinggal). Imam Khameini menjelaskan: “Wajib atas suami menyediakan rumah yang layak untuk istri. Baik rumah milik sendiri, menyewa atau dengan cara lainnya. Begitupula istri dapat memohon kepada suami agar tidak ada yang tinggal di rumahnya kecuali ia dan suaminya”.[10] ”Menyediakan perkakas rumah yang diperlukan istri adalah kewajiban suami…”.[11] ”Menyediakan obat-obatan untuk istri yang sesuai dengan kebutuhan yang wajar…”.[12] “Menyediakan pelayan, jika istrinya orang yang terhormat dan sebelumnya terbiasa memiliki pelayan…”.[13] “Diwajibkan atas suami untuk memberikan nafkah kepada kepada istrinya, baik istrinya membutuhkan maupun tidak. Walaupun istrinya merupakan orang yang terkaya pula”.[14] Dalam pembahasan seterusnya imam Khameini menjelaskan bahwa sebaiknya yang menjadi tolok ukur dalam penentuan semua nafkah yang telah disebutkan di atas adalah merujuk kepada kebiasaan dan pandangan masyarakat umum (urf) tempat tinggal (
kota) istri, yang ia tinggali sekarang…”.[15]

2. Memaafkan Kesalahan Istri

Dalam Tahrir al-Wasilah imam Khameini menjelaskan: “Memaafkan kesalahan Istri, jika kesalahan tersebut dilakukan karena ketidaktahuan(jahl)”.[16]

3. Berlaku Baik terhadap Istri

“Diwajibkan atas suami untuk berlaku baik terhadap istrinya, dan bertutur sapa dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis…”.[17] “Suami tidak berhak memaksa istrinya, untuk melakukan pekerjaan rumah”.[18]

4. Hak untuk mendapatkan Nafkah Batin (Hubungan Biologis)

“Seorang suami tidak boleh meninggalkan hubungan biologis dengan istrinya lebih dari empat bulan, bahkan untuk nikah mut’ah sekalipun. Kecuali istrinya merelakannya, atau karena ada uzur (halangan) yang dapat membahayakan suami atau istri. Salah satu uzur adalah suami tidak dapat berhubungan karena terdapat gangguan dalam alat kelamin. Adapun meninggalkan hubungan biologis atas dasar tidak ada uzur seperti hal-hal yang disebutkan di atas, maka bagi seseorang yang tidak musafir (tidak bepergian) wajib untuk melaksanakannya. Adapun, bagi orang yang musafir, selama kepergian adalah untuk keperluan darurat menurut pandangan umum (urf), seperti untuk berdagang, berziarah, belajar dan sebagainya, maka ia dapat meninggalkan kewajibannya tersebut. Tetapi, jika kepergiannya bukan karena urusan darurat, seperti untuk berrekreasi dan bersenang-senang, maka ia harus melakukan kewajiban tersebut”.[19]

“Seorang suami tidak dapat membiarkan istrinya sehingga ia seperti seorang perempuan yang tidak dapat dikatakan bersuami juga tidak dapat dikatakan tidak bersuami. Tapi, walaupun demikian tidak harus tinggal bersama istrinya sekali dalam empat malam”.[20] “Jika istrinya seorang gadis, maka pada tujuh hari pertama pernikahannya, suami harus tidur bersama istrinya Namun jika istrinya seorang janda, maka hanya pada tiga hari pertama saja, kecuali istrinya merelakannya hak-haknya”.[21]

Bersambung…. 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: